Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerbitan instruksi presiden tentang sanksi ...
Wamenkeu Mardiasmo , Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris , Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kalsum Komaryani dan pengamat kesehatan Budi Hidayat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin . Diskusi tersebut membahas mengenai urgensi penyesuaian tarif premi asuransi kesehatan BPJS. ANTARA /Sigid Kurniawan/hp.
"Kalau diancam dengan sanksi, saya khawatir tidak efektif. Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman," kata Saleh melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. "Leih baik persoalan tunggakan iuran diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif," tuturnya. Menurut Saleh, sanksi-sanksi tersebut tidak bersifat segera, tidak mengikat, serta hanya jangka pendek. Padahal, iuran BPJS Kesehatan perlu dibayar setiap bulan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apakah Berobat Kesehatan Jiwa Ditanggung BPJS Kesehatan?Kesadaran masyarakat Indonesia soal kesehatan jiwa semakin meningkat. Bersamaan dengan itu muncul pertanyaan apakah BPJS Kesehatan menanggungnya? BPJSKesehatan via detikHealth
Baca lebih lajut »
BPJS Watch: Sanksi Penunggak Iuran BPJS Dinilai TerlambatDiharapkan ada komunikasi dan kerja sama intens antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Begini Antisipasi agar Peserta Tidak Nunggak BayarAda kekhawatiran dari pengamat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai per 1 Januari 2020 mendatang.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Untung atau “Buntung”?Dengan kenaikan iuran tersebut pemerintah diharapkan tak perlu lagi menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Defisit, Wamenkeu: Jangan Peserta Kaya Dapat Bantuan'Artinya pembayar pelayanan itu harus dipastikan bahwa peserta yang berhak mendapatkan. Jangan sampai peserta kaya dapat bantuan,' jelas Mardiasmo. BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Bakal Tak Boleh Urus SIM, Paspor dan Sertifikat TanahPemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran. BPJSKesehatan
Baca lebih lajut »