Legislasi DPR 2014-2019 Layani Kepentingan Elite

Indonesia Berita Berita

Legislasi DPR 2014-2019 Layani Kepentingan Elite
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

UU MD3 menambah jumlah pimpinan DPD, sementara UU KPK mengurangi kewenangan KPK.

Foto: republika REPUBLIKA.CO.ID, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus menyimpulkan produk legislasi DPR periode 2014-2019 hanya dibuat untuk melayani elite tertentu saja.

BI: Rupiah Terus Menguat di Tengah Pelambatan Ekonomi Global BI menilai kurs rupiah masih mampu menghadapi situasi yang kurang kondusifKPK Diharapkan Awasi Sistem Penempatan TKI Satu Kanal Komite Milenial Anti Korupsi khawatir ada permainan yang rugikan TKI.Ini Beda Minuman 'Frappe' dan 'Milkshake' Keduanya terlihat sama di dalam gelas, namun memiliki rasa yang berbeda.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Melihat Kinerja Legislasi DPR 2014-2019, UU KPK Jadi Puncak KontroversiMelihat Kinerja Legislasi DPR 2014-2019, UU KPK Jadi Puncak KontroversiMasa kerja DPR Periode 2014-2019 akan berakhir pada 30 September 2019. Salah satu tugas DPR adalah legislasi. Lalu seberapa efektif DPR dalam fungsi tersebut? DPR UUKPK
Baca lebih lajut »

DPR Terbelah Sikapi Perppu UU KPKDPR Terbelah Sikapi Perppu UU KPKFraksi-fraksi di DPR RI menanggapi beragam wacana Perppu KPK
Baca lebih lajut »

Perpuu KPK Dinilai Bukan Langkah Tepat Sikapi Polemik UU KPKPerpuu KPK Dinilai Bukan Langkah Tepat Sikapi Polemik UU KPKMeski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Baca lebih lajut »

Sekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPKBambang Wuryanto mengatakan, pembatalan RUU yang sudah disahkan DPR harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »

Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowJika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »

Sekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPKSekretaris Fraksi PDI-P: Jokowi Tak Hormati DPR jika Terbitkan Perppu KPKBambang Wuryanto mengatakan, RUU yang sudah disahkan DPR maka pembatalannya harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-18 17:28:18