Bambang Wuryanto mengatakan, RUU yang sudah disahkan DPR maka pembatalannya harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
judicial review," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at, .Bambang mengatakan, apabila Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK, maka Presiden tak menghormati DPR.
"Kalau begitu bagaimana? Ya mohon maaf, Presiden enggak menghormati kami dong? Enggak menghormati kita bersama yang sudah membahas, Presiden dengan DPR," ujarnya.tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk mengeluarkan perppu."Silakan, Presiden punya pertimbangan sendiri ,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Fraksi PKS Ingin RKUHP Disahkan DPR Periode IniMeskipun meminta RKUHP tetap disahkan DPR periode ini, anggota fraksi PKS Al Muzzamil meminta pasal penghinaan presiden dihapuskan dari RUU tersebut.
Baca lebih lajut »
Adies Kadir: Fraksi Partai Golkar Tolak Pengesahan RUU pada Masa Transisi Anggota DPR RISekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir berpendapat segala hal yang terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-undang ( RUU) sebaiknya ditunda. Nasional
Baca lebih lajut »
Sudah Sadar dan Bisa Bicara, Faisal Amir Lupa Soal Demo di DPRFaisal Amir ditemukan oleh seorang mahasiswa dari Sulawesi dalam kondisi terluka parah di sekitar Senayan saat demo di DPR.
Baca lebih lajut »
DPR 'ngebut' sahkan berbagai UU menjelang akhir masa kerja, Formappi: 'Ini pola berulang'Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai upaya DPR mengesahkan sejumlah RUU menjelang akhir periode kerja sebagai pola berulang 'yang tak lepas dari transaksi politik'. Namun seorang anggota dewan mengatakan itu menunjukkan bahwa DPR bekerja optimal.
Baca lebih lajut »
7 Masalah RUU KKS yang Akan Disahkan DPRPengamat dan kalangan praktisi membeberkan 7 masalah RUU KKS yang akan disahkan DPR.
Baca lebih lajut »