LBH Jakarta: Perppu Cipta Kerja Wajah Kediktatoran Pemerintah Jokowi TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Cipta Kerja. LBH menganggap Perppu ini menunjukkan wajah kediktatoran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam praktik legislasi.
Walaupun merupakan kekuasaan absolut yang dibenarkan konstitusi , tapi Citra menilai penerbitan Perppu harus menjadi wewenang bersyarat.'Bukan wewenang yang secara hukum umum melekat pada presiden,' kata dia.Citra juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan alasan terbitnya Perppu. Mulai dari dampak Perang Rusia - Ukraina dan kondisi krisis yang mengancam negara berkembang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buruh Setuju Terbitnya Perppu Cipta Kerja, tapi Belum Tau IsinyaKelompok buruh sepakat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)
Baca lebih lajut »
Gugurkan Putusan MK, Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja karena Alasan Mendesak - Pikiran-Rakyat.comPresiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI: Pengkhianatan Konstitusi, Otoritarianisme Jokowi - Pikiran-Rakyat.comPemerintah menerbitkan Perppu UU Cipta Kerja, YLBHI buka suara, singgung pengkhianatan konstitusi dan otoritarianisme Jokowi
Baca lebih lajut »
Alasan Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja: Ukraina Masih PerangJokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja karena alasan perang di Ukraina sehingga investor perlu kepastian hukum.
Baca lebih lajut »
YLBHI Kecam Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Tunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan JokowiYLBHI mengecam penerbitan Perppu Cipta Kerja yang disebut menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
KontraS Desak Presiden Jokowi dan DPR Batalkan Perppu Terkait UU Cipta Kerja - Pikiran-Rakyat.comKontraS mendesak Jokowi batalkan Perppu terkait UU Cipta Kerja karena dinilai jadi bentuk kesewenang-wenangan.
Baca lebih lajut »