LBH Jakarta mendesak Ketua DPRD DKI Jakarta menarik pernyataannya terkait tembak mati kartel kremasi.
Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi terkait kartel kremasi.
"Tindakan tersebut mencerminkan ketidaktahuan seorang Ketua DPRD tentang prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia dan membahayakan nyawa warga negara karena mendukung tindakan berlebihan dari kepolisian yang selama ini sering terjadi berupa penembakan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum dan penganiayaan terhadap tersangka tindak pidana," kata dia.
Masih dalam Peraturan Kapolri, senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kartel Kremasi di Jakarta, Ketua DPRD: Saya Minta ke Kapolda Tembak Mati AjaMenurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, praktik kartel kremasi jenazah Covid-19 lebih jahat daripada korupsi atau peredaran narkoba. TempoMetro
Baca lebih lajut »
Warga Mengeluh Biaya Paket Kremasi Jenazah Covid-19 Capai Rp 65 Juta, Ini Respon Pemprov DKI Jakarta - Tribunnews.comPemerintah DKI Jakarta akhirnya menindaklanjuti salah satu keluhan warganya soal paket kremasi dengan biaya yang tinggi.
Baca lebih lajut »
Viral 'Kartel Kremasi' di Jakbar, Wagub DKI Minta Pengusaha Tak Cari UntungWagub DKI memberi peringatan kepada pengusaha agar tidak mencari keuntungan dengan menaikkan harga kremasi. Hal ini menyusul laporan warga soal kartel kremasi.
Baca lebih lajut »
Dugaan Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 di Jakarta, Tarif Dipatok Rp 45-65 JutaAnggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendapatkan laporan dari dua warga Jakarta soal dugaan kartel kremasi jenazah Covid-19. TempoMetro
Baca lebih lajut »
Ramai Kartel Kremasi Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun KrematoriumPemprov DKI Jakarta merespons keluhan warga terkait mahalnya biaya kremasi jenazah Covid-19.
Baca lebih lajut »
Minta Pemprov DKI Tentukan Tarif Atas Kremasi, PSI: Jangan Ada yang Raup UntungFraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI menyediakan fasilitas kremasi jenazah Covid-19 di Ibu Kota. TempoMetro
Baca lebih lajut »