Wagub DKI memberi peringatan kepada pengusaha agar tidak mencari keuntungan dengan menaikkan harga kremasi. Hal ini menyusul laporan warga soal kartel kremasi.
memberi peringatan kepada pengusaha dan para pemilik yayasan agar tidak mencari keuntungan dengan menaikkan harga kremasi di masa pandemi COVID-19. Hal ini menyusul laporan warga Jakarta Barat soal dugaan praktik kartel kremasi.
"Jadi kami minta pihak swasta, pihak yayasan manapun yang memiliki usaha kremasi supaya membuat tarif harga yang wajar, yang sesuai, yang terjangkau. Justru kita harapkan bisa membantu sesama kita yang sedang sulit. Bukan sebaliknya mengambil keuntungan dengan mematok harga setinggi-tingginya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dugaan kartel kremasi disampaikan melalui pesan berantai yang viral di masyarakat. Pesan berantai itu bertajuk 'diperas kartel Kremasi. Isinya adalah curhat seorang warga Jakarta Barat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
NASA Sebut Jakarta Berisiko Tenggelam, Ini Respon Wagub DKINASA menilai Jakarta sangat berisiko dan rentan tenggelam jika melihat perkembangannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza merespon laporan NASA tersebut.
Baca lebih lajut »
Viral Broadcast Warga Sebut Ada 'Kartel Kremasi', Pemprov DKI Buka SuaraBeredar pesan berantai judul 'diperas kartel kremasi' terkait jenazah COVID-19. Pemprov DKI Jakarta pun buka suara.
Baca lebih lajut »
Viral Biaya Kremasi Disebut Capai Rp 45-65 Juta, DKI Imbau Ini ke YayasanKeluhan warga dalam pesan berantai soal biaya kremasi jenazah Corona mencapai Rp 45 juta bahkan Rp 65 juta bikin Pemprov DKI angkat bicara.
Baca lebih lajut »
Wagub Minta Warga Jakarta Tetap Shalat Idul Adha di Rumah |Republika OnlineBeredar kabar beberapa masjid di Jakarta akan tetap menggelar Shalat Idul Adha.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Klaim Kasus Covid DKI Turun, Bali Seminggu LagiMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk konsisten membatasi mobilitas selama PPKM Darurat.
Baca lebih lajut »