Keterlambatan penandatanganan NPHD anggaran Pilwali kota Surabaya 2020 disorot KPU RI. Komisi A DPRD mendesak agar Pemkot Surabaya segera menandatanganinya.
- Keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah anggaran Pilwali kota Surabaya 2020 mendapat sorotan dari KPU RI. Untuk itu, Komisi A DPRD mendesak agar Pemkot Surabaya segera menandatanganinya.
"Kan malu juga waktu ke KPU pusat, ternyata kota besar yang dielu-elukan terlambat. Ya guyonannya Surabaya harusnya lebih dahulu," Ayu menambahkan. Menurut Ayu, keterlambatan itu dikarenakan karena pihak Pemkot Surabaya ingin hati-hati dalam mengesahkan NPHD. Padahal semua aturan mengenai itu telah jelas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rancangan PKPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU Mengaku TerlewatMeski mengaku kurang cermat, KPU tidak akan langsung memasukkan frasa larangan eks koruptor dalam rancangan PKPU.
Baca lebih lajut »
KPU Belum Tentukan Rekapitulasi Elektronik pada Pilkada 2020KPU masih melakukan sejumlah diskusi untuk menyusun regulasi penerapan e-rekap.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Fasilitasi Pemda, Bawaslu, dan KPU Tuntaskan NPHDKemendagri pelajari masalah pemda yang belum menuntaskan NPHD.
Baca lebih lajut »
KPU Diminta Manfaatkan Dana Hibah Bersihkan Alat PeragaBupati Sleman berharap Pilkada di Sleman diikuti banyak kontestan.
Baca lebih lajut »
KPU Larang Pelaku Judi, Mabuk, Berzina Ikut Pilkada 2020KPU bahas persyaratan calon kepala daerah tak pernah melakukan perbuatan tercela.
Baca lebih lajut »
KPU akan Usulkan Revisi UU Pilkada ke Anggota DPR BaruAnggota DPR baru diharap bisa merevisi UU Pilkada.
Baca lebih lajut »