Kemendagri Fasilitasi Pemda, Bawaslu, dan KPU Tuntaskan NPHD

Indonesia Berita Berita

Kemendagri Fasilitasi Pemda, Bawaslu, dan KPU Tuntaskan NPHD
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Kemendagri pelajari masalah pemda yang belum menuntaskan NPHD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri memanggil pemerintah daerah , Badan Pengawas Pemilu daerah, dan Komisi Pemilihan Umum daerah pada Senin . Ketiga pihak itu akan dipertemukan oleh Kemendagri untuk menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah .

Ia menjelaskan, undangan itu ditujukan untuk unsur pemda, KPU, dan Bawaslu sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Untuk daerah yang sudah melakukan penandatanganan NPHD maka akan diberikan pemahaman agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar. "Kalau misalnya yang belum kita fasilitasi ayo, masalahnya apa. Kalau sudah ada titik temu kalau perlu ayo kita teken di situ juga," kata dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemda belum Rampungkan NPHD Dipanggil KemendagriPemda belum Rampungkan NPHD Dipanggil KemendagriKEMENTERIAN Dalam Negeri akan memanggil pemerintah daerah yang belum merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »

Kemendagri akan Panggil Pemda Bila tak Selesaikan NPHDKemendagri akan Panggil Pemda Bila tak Selesaikan NPHDTenggat penandatanganan antara pemda dan penyelenggara pemilihan jatuh pada 1/10
Baca lebih lajut »

Kemendagri Akan Panggil Daerah Belum Rampungkan NPHD Pilkada 2020Kemendagri Akan Panggil Daerah Belum Rampungkan NPHD Pilkada 2020Berdasarkan data KPU per 30 September 2019, tercatat baru 61 daerah yang telah menandatangani NPHD antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemda masing-masing.
Baca lebih lajut »

Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »

92 Daerah Belum Teken NPHD Untuk Pilkada 2020Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat baru 178 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dari 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020. Pilkada2020
Baca lebih lajut »

Bawaslu: 171 Daerah Masih Proses Pembahasan NPHDBawaslu: 171 Daerah Masih Proses Pembahasan NPHDbeberapa di antaranya merencanakan akan melakukan penandatanganan NPHD besok.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-17 07:59:15