Berdasarkan data KPU per 30 September 2019, tercatat baru 61 daerah yang telah menandatangani NPHD antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pemda masing-masing.
DIREKTUR Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pemerintah daerah yang belum merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah Pilkada 2020. Hari ini adalah batas waktu penyelesaian NPHD Pilkada 2020.
Pihak pemda yang akan dipanggil, jelas Syarifuddin, tergantung permasalahan yang dihadapi di daerah. Jika menyangkut administrasi, kata dia, Kemendagri cukup memanggil tim anggaran pemda setempat. Namun, jika itu menyangkut kebijakan daerah setempat, sambungnya, Kemendagri akan memanggil kepala daerahnya.
Biasanya, kata Syarifuddin, alotnya pembahasan NPHD disebabkan perbedaan besaran hitungan antara pemda dengan pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu Daerah. Sejauh ini, menurut dia, tidak ditemukan daerah yang dihambat penyelesaian NPHD-nya karena kebijakan pemda setempat. Sebagai informasi, berdasarkan data Bawaslu per 30 September 2019, Bawaslu daerah yang telah menandatangani NPHD yaitu 36 daerah. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 225 daerah dan ada sembilan daerah yang belum ada pembahasan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
KPU: Tenggat Penyelesaian NPHD 1 Oktober TerkendalaBeberapa daerah terkendala menyelesaikan NPHD.
Baca lebih lajut »
KPU Kaltara akan sosialisasi pilkada jalur perseoranganKomisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mensosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan maju melalui jalur independen atau ...
Baca lebih lajut »
Mendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Rampung BesokPenyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan PresidenHasyim menegaskan, jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal | Nasional
Baca lebih lajut »
KPU: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan'UUD menyebut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun,' ujar Viryan.
Baca lebih lajut »