Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
KEMENTERIAN Dalam Negeri terus memonitor pembahasan dan penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah Pilkada 2020 antara penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dengan pemerintah daerah.
"Contoh Bali, semua kabupaten/kota difasilitasi oleh gubernur untuk penandatanganan NPHD serentak semua kabupaten/kota pagi ini," ungkapnya.Syarifuddin pun berharap langkah tersebut diikuti daerah-daerah lainnya. Berdasarkan data Bawaslu per 30 September 2019, Bawaslu daerah yang telah menandatangani NPHD yaitu 36 daerah. Sementara itu, yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 225 daerah dan ada sembilan daerah yang belum ada pembahasan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Rampung BesokPenyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
Mendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Rampung BesokPenyelenggaraan Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 23 September 2020. Untuk penandatanganan NPHD paling lambat pada 1 Oktober 2019.
Baca lebih lajut »
Jelang Pilkada 2020, Kemendagri Minta Seluruh Daerah Selesaikan Hibah Daerah Hari IniKemendagri meminta seluruh daerah merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) per hari ini, Selasa (1/10/2019).
Baca lebih lajut »
209 Daerah Belum Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah untuk PilkadaSebanyak 61 dari 270 daerah sudah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai sumber dana pilkada.\n
Baca lebih lajut »
Gubernur teken anggaran Pilkada Kalsel di Posko KarhutlaGubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meneken pencairan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalsel 2020 di Posko Terpadu Karhutla di ...
Baca lebih lajut »
Belajar dari keberanian SBY terbitkan Perppu PilkadaTentang penerbitan Perppu KPK, Jokowi mesti belajar pada Presiden SBY menerbitkan Perppu pembatalan UU Pilkada. Editorial -
Baca lebih lajut »