Perwakilan serikat pekerja dan DPR telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR yang meangkomodasi aspirasi mereka perihal RUU Cipta Kerja . Namun, ia tetap meminta agar klaster ketenagakerjaan di RUU tersebut agar dihapus.
"Dengan segala hormat kami menyampaikan kepada DPR RI, agar DPR RI dapat menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah memahami," ujar Said. Diketahui, DPR dan serikat buruh telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja. Dari tim tersebut, keduanya menghasilkan empat kesepahaman dari pertemuan yang digelar pada 20-21 Agustus 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Akan Undang Pengusaha Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU CiptakerWakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, akan mengundang perwakilan pengusaha...
Baca lebih lajut »
DPR Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker SeptemberDPR buka kemungkinan mulai membahas klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker September setelah pembahasan 10 klaster lainnya selesai dilakukan.
Baca lebih lajut »
Buruh dari Tim Tripartit Minta Klarifikasi DPR soal Tim Perumus RUU Cipta KerjaDPR menerima kedatangan serikat buruh yang tergabung dalam Tim Tripartit bentukan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/202
Baca lebih lajut »
Bahas RUU Cipta Karya, Komnas HAM Minta Pemerintah dan DPR Buka KomunikasiKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan sejumlah anggota DPR dan pemerintah telah melakukan komunikasi internal terkait desakan penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
4 Serikat Buruh Klarifikasi Pembentukan Tim Kerja DPR Bersama KSPI-KSPSIEmpat konfederasi serikat buruh, KSBI, KSPN, KSPSI Yorrys Raweyai dan Sarbumusi tak sejalan dengan KSPI dan KSPSI Andi Gani dalam RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Akomodasi Semua PihakDPR dan pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena tidak mungkin aspirasi dari pengusaha diakomodasi semua, begitu pula aspirasi dari serikat pekerja.
Baca lebih lajut »