DPR Akan Undang Pengusaha Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker

Indonesia Berita Berita

DPR Akan Undang Pengusaha Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 59 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 51%

Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, akan mengundang perwakilan pengusaha...

di tengah berbagai kontroversi di masyarakat. Untuk itu, selain melibatkan perwakilan serikat-serikat buruh, DPR juga akan mengundang perwakilan pengusaha terkait RUU ini.

“Nanti setelah ini kita akan ajak bicara juga para pengusaha, kan semua pihak yang menjadi stakeholders dari Undang-Undang Cipta Kerja terutama klaster tenaga kerja akan kita ajak bicara,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis .

Dasco menjelaskan, pada rapat hari ini ada perwakilan dari sekitar 10 federasi yang ikut membahas dalam Timus, di antaranya ada KSPI dan Aspek Indonesia. Pada rapat Timus hari ini dan besok , pihaknya akan membahas satu per satu, dan juga pasal per pasal agar, ada kesamaan persepsi antara DPR dan juga teman-teman dari serikat buruh terkait RUU Ciptaker.

Adapun target pembahasan, politikus Partai Gerindra ini menegaskan, sejak awal DPR tidak mematok target waktu pembahasan, karena DPR tidak ingin dianggap “kejar setoran”. Yang terpenting bagi DPR adalah membahas RUU ini sembari menyamakan persepsi dengan semua pihak sebelum RUU ini disahkan. “Yang penting kita sekarang ini membahas pasal per pasal menyamakan persepsi dan kemudian membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang buat kita semua,” tandasnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi IX DPR Akan Dengarkan BPOM soal Obat COVID-19 UnairKomisi IX DPR Akan Dengarkan BPOM soal Obat COVID-19 UnairKomisi IX DPR akan mengundang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan perkembangan obat dan vaksin dalam penanganan...
Baca lebih lajut »

Ketua DPR AS tekankan perlunya bantuan COVID-19 'sekarang'Ketua DPR AS tekankan perlunya bantuan COVID-19 'sekarang'Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Selasa mengatakan bahwa Demokrat di Kongres berkeinginan memangkas setengah bantuan COVID-19 dalam RUU demi ...
Baca lebih lajut »

Omnibus Law: DPR bentuk tim perumus libatkan buruh, koalisi sebut terjadi 'pembelahan' - BBC News IndonesiaOmnibus Law: DPR bentuk tim perumus libatkan buruh, koalisi sebut terjadi 'pembelahan' - BBC News IndonesiaDPR membentuk tim untuk menampung suara serikat buruh yang memecahkan diri dari tim teknis pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law oleh pemerintah. Namun, anggota koalisi yang menolak RUU itu menganggap langkah tersebut sebagai pembelahan serikat buruh.
Baca lebih lajut »

Komisi VII DPR Ingatkan BPOM Hati-hati Beri Izin Obat COVID-19 UnairKomisi VII DPR Ingatkan BPOM Hati-hati Beri Izin Obat COVID-19 UnairPenemuan obat COVID-19 yang diklaim oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya hasil kerja sama dengan TNI dan Badan Intelijen...
Baca lebih lajut »

Waket DPR Sarankan Obat dan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Diuji BandingWaket DPR Sarankan Obat dan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Diuji BandingObat maupun vaksin Covid-19 yang diproduksi sendiri oleh anak bangsa diuji banding dengan obat dan vaksin dari luar negeri, sehingga polemik berhenti.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-22 03:28:50