KPU Sulteng konsultasikan dana Rp158 miliar ke Kementerian Keuangan

Indonesia Berita Berita

KPU Sulteng konsultasikan dana Rp158 miliar ke Kementerian Keuangan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 78%

KPU Sulawesi Tengah, di Palu, akan mengkonsultasikan dana/anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 senilai Rp158 miliar ke ...

Ketua KPU Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming, dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menandatangani NPHD, di Palu, Senin.

Hal itu dilakukan KPU Sulawesi Tengah, menyusul pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalokasikan dana hibah senilai Rp158 miliar lebih untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. "Jadi tidak serta merta anggaran itu bisa digunakan, karena menunggu proses administrasi tersebut. Jika proses itu telah selesai, barulah anggaran dari Pemprov Sulteng atau anggaran tersebut bisa digunakan untuk melaksanankan tahapan," katanya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPU Berikan Keterangan Terkait Naskah Perjanjian Hibah DaerahKPU Berikan Keterangan Terkait Naskah Perjanjian Hibah DaerahFoto Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Anggota KPU Hasyim Asyari (kiri), Evi Novida Ginting...
Baca lebih lajut »

NPHD Belum Tuntas, KPU Selayar dan Pangkep Dimediasi KemendagriNPHD Belum Tuntas, KPU Selayar dan Pangkep Dimediasi KemendagriKomisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep dan Selayar harus dimediasi oleh Kemendagri, karena belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Baca lebih lajut »

Soal Mulan dkk, Perludem: Mestinya KPU lebih berhati-hatiSoal Mulan dkk, Perludem: Mestinya KPU lebih berhati-hatiDirektur Perludem Titi Anggraini mengingatkan Komisi Pemilihan Umum semestinya lebih berhati-hati dalam merespons pemecatan sejumlah calon terpilih anggota ...
Baca lebih lajut »

Bawaslu tak Setuju KPU Larang Narapidana Zina Ikut PilkadaBawaslu tak Setuju KPU Larang Narapidana Zina Ikut PilkadaLarangan yang tercantum dalam PKPU Pencalonan Kepala Daerah rawan disalahartikan.
Baca lebih lajut »

Bawaslu Minta KPU Perjelas Wacana Larang Pemabuk-Pejudi di PilkadaBawaslu Minta KPU Perjelas Wacana Larang Pemabuk-Pejudi di PilkadaKPU ingin memasukkan larangan pencalonan bagi pemabuk, pejudi, hingga pezina yang diatur dalam rancangan PKPU Pilkada 2020. Begini tanggapan Bawaslu.
Baca lebih lajut »

KPU: 61 daerah belum penandatanganan NPHD Pilkada 2020KPU: 61 daerah belum penandatanganan NPHD Pilkada 2020Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan masih ada 61 daerah lagi yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu Kepala Daerah ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-02 06:48:10