Larangan yang tercantum dalam PKPU Pencalonan Kepala Daerah rawan disalahartikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu , Rahmat Bagja, menyatakan, pihaknya tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum ingin melarang narapidana kasus asusila mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Larangan yang tercantum dalam revisi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah ini dinilai rawan disalahartikan.
Bagja menyayangkan tak ada definisi jelas soal zina sebagai tindak pidana asusila di dalam aturan tersebut sebagaimana yang diatur di KUHP. Dalam KUHP sendiri, kata Bagja, zina diatur sebagai hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya. Selain itu, ada potensi ketidakadilan dalam menerapkan aturan. Sebab di bagian lain PKPU tersebut diatur mantan narapidana boleh mencalonkan diri, kecuali napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Minta KPU Perjelas Wacana Larang Pemabuk-Pejudi di PilkadaKPU ingin memasukkan larangan pencalonan bagi pemabuk, pejudi, hingga pezina yang diatur dalam rancangan PKPU Pilkada 2020. Begini tanggapan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
TikTok Larang Iklan Politik BerbayarIklan politik dinilai tidak sesuai dengan pengalaman yang ingin diberikan kepada jutaan pengguna.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah: jangan larang peredaran minyak goreng curahKetua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau agar pemerintah tidak melarang peredaran minyak curah karena dapat merugikan pengusaha skala ...
Baca lebih lajut »
Kemendag Larang Minyak Curah, Menperin Beda PendapatPara penjual minyak curah masih bisa menjual seperti biasa.
Baca lebih lajut »
Bekasi Larang Truk Sampah Melintas Pagi Sampai MalamTruk sampah hanya boleh melintas pukul 21.00-05.00 WIB.
Baca lebih lajut »
Pemkot Bekasi Larang Truk Pengangkut Tanah Melintas di Siang HariDinas Perhubungan Kota Bekasi mulai melakukan pembatasan jam operasi truk pengangkut tanah. Hari ini, rambu pelarangan sudah...
Baca lebih lajut »