'KPU memang wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam pembuatan kebijakannya, tapi seharusnya keputusannya tetap secara mandiri..'
Khoirunnisa mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga yang dijamin independensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945.Khoirunnisa kemudian menjelaskan mengapa semua perlu mengikuti putusan MK di mana dapil versi DPR perlu ditata ulang.
"Dalam putusannya, MK menyebutkan bahwa kewenangan pembentukan dapil ini ada di KPU, lalu MK juga mengatakan lampiran dapil III dan IV ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya lampiran tersebut sudah batal," jelasnya.Menurut dia, semestinya putusan MK menjadi momentum untuk menata dapil kembali.
Kesepakatan ini tertera pada poin 6 draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dituding Intervensi KPU, Mahfud: Saya Ingin Meluruskan KPU |Republika OnlineMahfud membenarkan menelepon sekjen KPU pada 10 November 2022.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Serahkan Bukti Kecurangan Verifikasi Faktual KPU ke Komisi II DPR |Republika OnlineKetua KPU Hasyim Asy'ari perintahkan Partai Gelora diloloskan sebab permintaan Istana
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi II DPR ke KPU: Jangan Bikin Kerjaan Baru Soal Penataan Dapil, Pikirkan AnggaranPimpinan Komisi II DPR minta KPU tak bikin kerjaan baru soal penataan dapil di Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
DPR Tolak Penataan Ulang Dapil, Meski KPU Dapat Wewenang dari MKKomisi II meminta KPU menggunakan desain dapil lama yang disusun DPR.
Baca lebih lajut »
RDP Komisi II DPR sebut KPU komit gelar pemilu proporsional terbukaKesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk ...
Baca lebih lajut »
RDP Komisi II DPR: KPU Komitmen Gelar Pemilu Proporsional TerbukaRDP Komisi II juga sepakati bersama Mendagri laksanakan Pemilu 2024 sesuai UU
Baca lebih lajut »