Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk ...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . ANTARA FOTO/Raqilla/gp/rwa. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTABogor - Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan poin bahwa KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.
RDP juga menghasilkan poin kesimpulan bahwa Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu. Selain itu, Komisi II DPR menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.
Poin kesimpulan terakhir, Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Ungkap Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, RDP Komisi II DPR TertutupRapat dengar pendapat atau RDP Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, langsung tertutup saat diungkap dugaan kecurangan verifikasi parpol KPU.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Serahkan Bukti Kecurangan Verifikasi Faktual KPU ke Komisi II DPR |Republika OnlineKetua KPU Hasyim Asy'ari perintahkan Partai Gelora diloloskan sebab permintaan Istana
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi II DPR ke KPU: Jangan Bikin Kerjaan Baru Soal Penataan Dapil, Pikirkan AnggaranPimpinan Komisi II DPR minta KPU tak bikin kerjaan baru soal penataan dapil di Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
DPR Tolak Penataan Ulang Dapil, Meski KPU Dapat Wewenang dari MKKomisi II meminta KPU menggunakan desain dapil lama yang disusun DPR.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X DPR: LPDP Harus Prioritaskan untuk Pendidikan KedokteranKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatajan kekurangan dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah.
Baca lebih lajut »