Komisi II meminta KPU menggunakan desain dapil lama yang disusun DPR.
Doli menyebut, Komisi II sepakat desain dapil yang digunakan pada Pemilu 2024 adalah desain dapil yang termaktub dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan lampiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang juga menyampaikan bahwa Komisi II menentang rencana KPU menata ulang dapil. Menurutnya, putusan MK memang memberikan kewenangan kepada KPU RI untuk menata dapil, tapi tidak memerintahkan menata ulang dapil. Politikus PDIP itu lantas menyinggung anggaran KPU RI tahun 2023 yang disetujui tak sebesar yang diusulkan. Karena itu, dia meminta KPU RI untuk tidak menata ulang dapil karena bakal menambah pengeluaran."Ini tolong jangan bikin kerja-kerja baru. Pikirkan anggaran," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan Komisi II DPR ke KPU: Jangan Bikin Kerjaan Baru Soal Penataan Dapil, Pikirkan AnggaranPimpinan Komisi II DPR minta KPU tak bikin kerjaan baru soal penataan dapil di Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil Serahkan Bukti Kecurangan Verifikasi Faktual KPU ke Komisi II DPR |Republika OnlineKetua KPU Hasyim Asy'ari perintahkan Partai Gelora diloloskan sebab permintaan Istana
Baca lebih lajut »
KPU Siapkan Empat Model Simulasi Dapil DPRKPU siapkan empat model simulasi daerah pemilihan pemilu anggota DPR yang dikonsultasikan dalam rapat di DPR besok. Untuk menjaga proporsionalitas dapil, pertimbangan hukum MK harus digunakan untuk pilih model dapil. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Tolak KPU Atur Dapil Sesuai Putusan MK, Politikus PDI-P: Pikirkan Anggaran, Mau Jadi Masalah?Menurut partai di parlemen, MK hanya memberikan kewenangan menyusun dapil tingkat DPR, tidak 'memerintahkan' untuk langsung dilaksanakan.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X DPR: LPDP Harus Prioritaskan untuk Pendidikan KedokteranKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatajan kekurangan dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah.
Baca lebih lajut »