Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman mendukung putusan MK yang memberi ruang agar Pilkada tak hanya dikuasai oleh satu koalisi.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cara paling sehat sebagai acuan dalam kontestasi Pilkada . Ketimbang mengikuti revisi undang-undang alias RUU Pilkada yang batal dilaksanakan DPR RI.
Sebab menurut pengamatan dia, daerah-daerah yang dipimpin oleh politik dinasti punya tingkat kemiskinan luar biasa besar. 'Kita harapkan partisipasi publik tidak hanya dunia usaha, tapi juga unsur-unsur yang lain. Masyarakat adat, para pelaku UMKM benar-benar dilibatkan dalam penyusunan kebijakan seperti itu,' tutur dia. Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Buruh Tak Jadi Geruduk Senayan Hari IniSebelumnya, kelompok buruh memutuskan untuk menunda lanjutan aksinya di Gedung DPR/MPR, usai DPR tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad lantas lantas berjanji, pihak parlemen tidak akan menggelar rapat paripurna kembali untuk mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hal itu disebabkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan tersebut pada pagi hari tadi tidak bisa diteruskan karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak kuorum.
Kemiskinan DPR Daerah. KPPOD Pilkada Uu Cipta Kerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU Pilkada Batal, KPU Sudah Siapkan Draf Revisi PKPU Sesuai Putusan MKKetua KPU RI Mochammad Afifuddin pihaknya telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU PKPU Nomor 82024 tentang pencalonan kepala daerah
Baca lebih lajut »
Kebut Revisi UU Pilkada dan Abaikan Putusan Pilkada Dinilai sebagai Bentuk Vetokrasi Elite PolitikKetua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menilai, revisi UU Pilkada merupakan bentuk vetokrasi sebagian elite politik.
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Parpol Bisa Usang Cagub Sendiri di Pilkada JakartaDibatalkannya revisi RUU Pilkada membawa sejumlah konsekuensi, termasuk Pilkada DKI
Baca lebih lajut »
Bakal Revisi UU Pilkada, Ruang Baleg Dikawal BrimobPemandangan tidak bisa nampak menjelang Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas revisi UU Pilkada pada hari ini, Rabu
Baca lebih lajut »
Buntut Putusan MK No 60, Pemerintah dan DPR Mendadak Bakal Revisi UU Pilkada Hari IniPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi Undang-undang Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8/2024)
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Bakal Rapat Bahas Revisi UU Pilkada, Gagalkan Putusan MK?PDI Perjuangan mendapat informasi bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat untuk merevisi UU Pilkada demi membatalkan Putusan
Baca lebih lajut »