Buntut Putusan MK No 60, Pemerintah dan DPR Mendadak Bakal Revisi UU Pilkada Hari Ini

Mahkamah Konstitusi Berita

Buntut Putusan MK No 60, Pemerintah dan DPR Mendadak Bakal Revisi UU Pilkada Hari Ini
Putusan Mk No 60Syarat Usung Calon PilkadaPilkada Serentak
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 63%

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi Undang-undang Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8/2024)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi Undang-undang Pilkada pada hari ini, Rabu . Rapat dilakukan buntut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menilai pemerintah dan DPR berencana melakukan revisi UU Pilkada untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada Pilkada 2024.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Putusan Mk No 60 Syarat Usung Calon Pilkada Pilkada Serentak Revisi Uu Pilkada Dpr

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, KPU Memilih Konsultasi Dulu ke DPR dan PemerintahMK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, KPU Memilih Konsultasi Dulu ke DPR dan PemerintahKPU diingatkan untuk independen dan profesional. Putusan MK final, mengikat, serta harus berlaku di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »

KPU Akan Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah soal Putusan MK yang Ubah Aturan PilkadaKPU Akan Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah soal Putusan MK yang Ubah Aturan PilkadaAnggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK yang mengubah aturan pencalonan pada pilkada.
Baca lebih lajut »

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat PilkadaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat PilkadaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca lebih lajut »

Buntut Pencatutan KTP Jadi Pendukung Dharma, Buat Komisi II DPR Geram: KPU Harus Profesional!Buntut Pencatutan KTP Jadi Pendukung Dharma, Buat Komisi II DPR Geram: KPU Harus Profesional!Berita Buntut Pencatutan KTP Jadi Pendukung Dharma, Buat Komisi II DPR Geram: KPU Harus Profesional! terbaru hari ini 2024-08-16 16:43:39 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Buntut Paskibraka Lepas Jilbab, Mardani Minta DPR Panggil BPIPBuntut Paskibraka Lepas Jilbab, Mardani Minta DPR Panggil BPIPAnggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik keras pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menyebutkan anggota Paskibraka
Baca lebih lajut »

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR RI Buntut Tugas Haji Bawa Istri, PKB : Enggak Ngerti RegulasiCak Imin Dilaporkan ke MKD DPR RI Buntut Tugas Haji Bawa Istri, PKB : Enggak Ngerti RegulasiBerita Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR RI Buntut Tugas Haji Bawa Istri, PKB : Enggak Ngerti Regulasi terbaru hari ini 2024-08-06 02:30:18 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 13:28:47