KPK membantu pemerintah daerah menertibkan aset personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) senilai total Rp4 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi melakukan pendampingan dalam penertiban aset daerah dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat.
Penertibantersebut merupakan rekonsiliasi dan pengalihan aset berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jembatan, konstruksi dalam pekerjaan, dan aset tetap lainnya antara pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Provinsi Papua Barat senilai Rp3,9 triliun. "Ini semua berangkat dari temuan KPK dalam pengelolaan aset pada masing-masing pemerintah daerah yang masih bermasalah. KPK bersama dengan Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional akan terus membantu Pemprov Papua Barat dan seluruh jajaran pemda di lingkungan Provinsi Papua Barat," imbuh Febri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tertibkan Aset Bermasalah di Papua BaratKPK juga mengumpulkan para pejabat tinggi di Papua Barat.
Baca lebih lajut »
KPK Sita Aset Wawan di Indonesia dan Australia Senilai Rp500 MiliarSetelah lima tahun penyidikan akhirnya KPK berhasil merampungkan berkas kasus dugaan TPPU tersangka Tubagus Chaeri Wardana...
Baca lebih lajut »
Deretan Aset Wawan Senilai Rp 500 Miliar yang Disita KPKSejak 2006 hingga 2013, perusahaan Wawan diduga telah mengerjakan 1.105 proyek Pemprov Banten dengan total nilai kontrak kurang lebih Rp 6 triliun.
Baca lebih lajut »
Nilai Cukai Rokok Elektrik di Jakarta Capai Rp4 MiliarChaerul Salah, Kepala Bea Cukai Halim Jakarta, mengatakan, nilai cukai rokok elektrik untuk kawasan Jakarta Timur, Pusat, dan Selatan mampu mencapai Rp4 miliar pada Oktober 2018.
Baca lebih lajut »
Penanganan Bencana, Pemerintah Sediakan Dana Siap Pakai Rp4,84 TPemerintah menyediakan dana siap pakai untuk bencana tahun ini sebesar Rp4,84 triliun. Dana disiapkan melalui Badan Nasional...
Baca lebih lajut »
Atap Rumah Dinas Rapuh, DKI Kucurkan Rp4,7 M untuk RenovasiPemprov DKI Jakarta mengelontorkan Rp4,7 miliar untuk renovasi rumah dinas ketua DPRD dan wagub, sementara untuk rumah dinas gubernur diusul sebesar Rp4,2 M.
Baca lebih lajut »