KPK juga mengumpulkan para pejabat tinggi di Papua Barat.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penertiban aset bermasalah di Papua Barat. Penertiban aset ini menyasar tanah, gedung, jalan hingga jembatan.
Baca Juga "Dalam rangkaian monitoring evaluasi berkala pekan ini di wilayah Papua Barat, KPK menjalankan fungsi trigger mechanism yang membantu pemerintah daerah menertibkan aset personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen senilai total Rp4 triliun,"ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Rabu .
Kegiatan rekonsiliasi berlangsung dalam rapat koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang dihadiri Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kajari, Direktur Utama Bank Papua, Kepala OJK Papua, Kakanwil BPN serta seluruh kantah di Papua Barat, bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Rabu 9 Oktober 2019.
Menurut Febri, kegiatan ini semua berangkat dari temuan KPK dalam pengelolaan aset pada masing-masing pemerintah daerah yang masih bermasalah."KPK bersama dengan Kejaksaan dan BPN akan terus membantu Pemprov Papua Barat dan seluruh jajaran pemda di lingkungan Provinsi Papua Barat," tuturnya.1. Sertifikasi 52 bidang tanah seluas 458.231 m2 senilai Rp 18,22 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana2.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rasio Elektrifikasi Papua dan Papua Barat Ditargetkan 99,9 Persen Tahun 2020PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiapkan strategi guna meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.
Baca lebih lajut »
Data KPK, Jawa Barat dan Jawa Timur Paling KorupProvinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang paling korup dengan masing-masing ada 14 kepala daerah...
Baca lebih lajut »
Pelaksana tugas kepala dinas Papua Barat dituntut 2 tahun penjaraPelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba dituntut 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan ...
Baca lebih lajut »
Lion Air Bakal Layani Rute Sulawesi Selatan ke Papua BaratPembukaan rute baru Lion Air Makassar – Manokwari – Makassar untuk tahap awal akan dilayani satu kali per hari atau tujuh kali dalam sepekan. LionAir
Baca lebih lajut »
Satu Lagi Kelompok Tolak Separatis Papua Merdeka, Masyarakat Papua Nugini Dilarang ke Perbatasan - Tribun AmbonSatu Lagi Kelompok Tolak Separatis Papua Merdeka, Masyarakat Papua Nugini Dilarang ke Perbatasan papua wamena berita news BeritaTerkini beritaviral
Baca lebih lajut »
Pakar: Perppu KPK tidak memenuhi syarat materilPakar hukum tata negara Dr Fahri Bachmid SH MH menilai langkah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Baca lebih lajut »