KEMENTERIAN Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersepakat bahwa nomor induk kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Kemendagri merupakan instrumen utama dalam pemberian bantuan sosial dan subsidi, dan perlunya menunjuk integrator data.
KEMENTERIAN Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersepakat bahwa nomor induk kependudukan yang dikelola oleh Kemendagri merupakan instrumen utama dalam pemberian bantuan sosial dan subsidi, dan perlunya menunjuk integrator data.
Hal tersebut bisa terjadi karena semuanya akan tampak di big data base kependudukan Dukcapil Kemendagri. Sebagaimana diinginkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa penerima aneka bansos dan jaring pengaman sosial tidak tumpang tindih atau tidak menumpuk di satu penerima mengingat dampak Covid-19 sangat luas mengenai aneka lapisan masyarakat. Karenanya, disamping aspek percepatan juga ketepatan sasaran penerima bansos menjadi perhatian serius Presiden Jokowi beserta semua jajaran menterinya.
Pada kesempatan tersebut Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK menyatakan, KPK mendukung penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadi integrator data.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luar Biasa, Dewan Pengawas KPK Sudah Terbitkan 34 Izin PenyadapanDewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan telah meneken 34 izin penyadapan kepada lembaga antirasuah itu DewanPengawasKPK
Baca lebih lajut »
Diduga Langgar Kode Etik, Deputi Penindakan KPK Dilaporkan ke DewasMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto ke...
Baca lebih lajut »
Dewas Proses 92 Aduan Kode Etik KPK, Izinkan 34 PenyadapanDewas KPK memberi izin 183 penindakan, dengan 34 di antaranya merupakan izin penyadapan, serta memproses 92 dugaan pelanggaran kode etik.
Baca lebih lajut »
Soal OTT Pejabat UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewan PengawasMasyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto ke Dewan Pengawas KPK.
Baca lebih lajut »
KPK dan Timnas PK Dorong Peningkatan Capaian Aksi Hasil Pencegahan : Okezone NasionalKPK mengapresiasi rekomendasi atas hasil pemantauanTII terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK - Nasional - Okezone Nasional
Baca lebih lajut »