KPK memperpanjang masa cegah tersangka harun masiku.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencegahan atau bepergian ke luar negeti terhadap mantan Caleg PDIP Harun Masiku , tersangka pemberi suap dalam kasus pengurusan pergantian antarwaktu Anggota DPR RI periode 2019-2024. Hingga saat ini, KPK belum berhasil melacak keberadaan Harun Masiku. Baca Juga "Dalam rangka mendukung proses penyidikan, KPK memperpanjang masa mencegah atau melarang bepergian ke luar negeri terhadap tersangka HAR.
"Saat ini, KPK tetap menjalin koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Keimigrasian untuk terus mencari dan menangkap keberadaan DPO tersebut. Perkembangannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya. "Oleh karena itu, tentu terus dilakukan pencarian dan pemberkasannya juga terus berjalan. Penyidikannya juga terus berjalan, bukan berarti kemudian tersangka belum ditemukan kemudian berkasnya berhenti, tidak," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Perpanjang Masa Pencegahan ke Luar Negeri Harun MasikuPerpanjangan masa pencegahan ke luar negeri itu belaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Jumat (10/7/2020) lalu.
Baca lebih lajut »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Dua Saksi Terkait Korupsi RTH Kota BandungKPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau...
Baca lebih lajut »
KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 di TangselAudit investigatif tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.
Baca lebih lajut »
KPK: Tim Pemburu Koruptor tak Sejalan dengan Program Jokowi |Republika OnlineTugas menangkap koruptor sudah melekat pada aparat penegak hukum seperti KPK
Baca lebih lajut »