Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah ...
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai diperiksa di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat . ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi . Diketahui, KPK pada hari Rabu mengumumkan Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum , sebagai tersangka.commitment fee Adapun perinciannya, dalam rentang 2014 sampai dengan 2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Selain Imam Nahrawi, Berikut Artis, Politisi hingga Pejabat yang Ditahan di Jumat KeramatSelain Imam Nahrawi dan Idrus Marham, berikut artis, politisi hingga pejabat yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jumat Keramat.
Baca lebih lajut »
Sejumlah alasan di balik penahanan Imam NahrawiTak ada senyum mengembang di wajahnya yang menjadi ciri khas Imam Nahrawi selama ini pada Jumat (27/9) sore. Raut wajahnya datar, bahkan sedikit pucat sebelum ia dibawa ke rumah tahanan. Apa saja yang menjadi alasan di balik penahanannya? Selengkapnya di:
Baca lebih lajut »
Perpuu KPK Dinilai Bukan Langkah Tepat Sikapi Polemik UU KPKMeski Perppu merupakan kewenangan legislasi presiden, tapi Perppu tak boleh dikeluarkan secara serampangan.
Baca lebih lajut »
PDIP Siap Pasang Badan Untuk Jokowi Hadapi 'Goyangan' Isu UU KPKHasto mengatakan PDI Perjuangan percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi di dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melalukan revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Saran Pak Syarif untuk Presiden Jokowi soal Polemik Perppu KPKPolemik Perppu KPK: Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, berdasar konstitusi, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden manakala dalam keadaan kegentingan yang memaksa. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
PDIP Siap Bela Jokowi untuk Pertahankan Revisi UU KPKPDIP mengklaim ada dukungan Dewan Pangawas KPK berdasarkan survei Kompas.
Baca lebih lajut »