Samudra dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Muara Enim 2014-2019.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi , Senin, memanggil Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Samudra Kelana dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RS ," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Aries HB diduga terima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan "commitment fee" perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.
Robi telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD JambiKetiganya ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK sejak Selasa (23/6/2020) lalu.
Baca lebih lajut »
KPK Terima Laporan Bansos Covid-19 untuk Kampanye |Republika OnlineKPK terima laporan cakada yang gunakan bansos Covid-19 untuk kampanye
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19. KPK mengajak peran aktif elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan covid-19 oleh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Dana Covid-19 tak Diselewengkan untuk Pilkada |Republika OnlinePenyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran Covid-19
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk PencitraanKPK menerima banyak informasi terkait oknum kepala daerah yang mendompleng bansos untuk pencitraan. Tindakan itu jelas mencederai upaya pemerintah untuk penanangan wabah covid-19.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Mengingatkan Kepala Daerah Tak Pencitraan Pakai Anggaran Covid-19.Ketua KPK Firli Bahuri banyak mendapat laporan adanya kepala daerah mendompleng anggaran Covid-19 untuk pencitraan diri demi kepentingan politik. anggaranCovid-19
Baca lebih lajut »