KPK terima laporan cakada yang gunakan bansos Covid-19 untuk kampanye
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan calon kepala daerah pejawat dalam Pilkada 2020 tak menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan politik praktis. Ketua KPK Firli Bahuri, pun meminta kepada Komisi Pemilihan Umum , pun Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas memberikan sanksi terhadap cakada petahana yang menggunakan program bantuan sosial Corona untuk kepentingan kampanye.
“Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK,” kata Firli dalam keterangan resmi yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu . Sebaliknya, kata Firli, KPK juga mencatat sejumlah daerah dengan angka penularan Corona yang tinggi, namun kepala daerahnya mengajukan anggaran penanggulangan pandemi di angka rendah lantaran sudah pada periode kepemimpinan yang kedua.Meskipun tak menyebutkan daerah-daerah yang dimaksud. Tetapi, Firli curiga, situasi tersebut gambaran dari adanya upaya penyimpangan anggaran bansos untuk penanggulangan Covid-19 menjelang pilkada serentak yang tahapannya sudah dimulai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK ungkap modus anggaran COVID-19 diselewengkan untuk pilkadaBeberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Dana Covid-19 tak Diselewengkan untuk Pilkada |Republika OnlinePenyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran Covid-19
Baca lebih lajut »
Gelar Rapid Test Massal, 19 Dosen Unhas Reaktif Covid-19Sebanyak 19 dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) dinyatakan reaktif usai mengikuti rapid test massal yang digelar di kampus sejak Rabu (8/7/2020).
Baca lebih lajut »
KPK Soroti Data Realokasi BLT Dana Desa Covid-19 KemendesKPK mempersoalkan Kemendes PDTT tidak memutakhirkan data untuk penerima Dana Desa khusus Covid-19
Baca lebih lajut »
KPK Bahas Pembagian Bansos Covid-19 di Balai Kota Jakarta |Republika OnlineKPK menyampaikan kebijakan bansos pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama.
Baca lebih lajut »