KPK menyampaikan kebijakan bansos pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis . Kedatangan itu untuk membahas pembagian bantuan sosial atau bansos untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19. Baca Juga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan harus ada perspektif yang sama antara program bansos pemerintah daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial.
Ghufron mencontohkan Kementerian Sosial memiliki kebijakan memisah bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 dengan program batuan kementerian lainnya, seperti bantuan Program Keluarga Harapan . Hal tersebut, kata Ghufron, untuk menghindari adanya pemberian bantuan sosial ganda kepada warga. Sebab, seluruh warga termasuk juga penerima PKH mengalami penurunan ekonomi."Secara ekonomi turun apalagi yang PKH, sebelum kondisi Covid-19 sudah tidak sejahtera, kemudian pasti akan tambah turun sehingga memang memungkinkan ada menimbulkan bantuan ganda," katanya.
Itu yang diselaraskan."Perspektifnya masing-masing kementerian dan pemda supaya satu pandangan," ujarnya. Kendati demikian, Ghufron menyatakan pembagian bantuan sosial hingga saat ini belum maksimal lantaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkait warga penerima bansos."Misalkan warga yang sudah meninggal atau pindah namun di DTKS masih terdata ini jadi PR juga," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Merapat ke Kantor Anies, Bahas Penyaluran Bansos COVID-19Pimpinan KPK mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat membahas penyaluran bansos selama pandemi COVID-19. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. KPK AniesBaswedan
Baca lebih lajut »
Datangi Anies, KPK Minta Penerima Bansos Disesuaikan dengan NIKDatangi Anies, KPK Minta Penerima Bansos Disesuaikan dengan NIK. Dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Penyaluran Bansos DKI Kacau Karena Data DTKSTidak tepatnya sasaran bansos, menurut Nurul, bukan merupakan tindak pidana korupsi karena pemberian bansos sepenuhnya berdasarkan DTKS.
Baca lebih lajut »
Rapat DPR dan KPK Bahas Kasus dan Penyadapan |Republika OnlinePertama kalinya RDP Komisi III digelar di Gedung KPK
Baca lebih lajut »
KPK dan Erick Thohir Bahas Program Pemulihan Ekonomi NasionalMenteri BUMN Erick Thohir menyambangi Gedung KPK, Rabu (8/7/2020).
Baca lebih lajut »
Kedatangan Erick Thohir ke KPK Juga Bahas soal Korupsi di BUMNWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak membantah adanya pembahasan mengenai kasus korupsi di BUMN dengan Erick Thohir.
Baca lebih lajut »