Tidak tepatnya sasaran bansos, menurut Nurul, bukan merupakan tindak pidana korupsi karena pemberian bansos sepenuhnya berdasarkan DTKS.
KOMISI Pemberantasan Korupsi , hari ini, Kamis , secara resmi menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.
"Ya, tadi, kami membahas bansos baik dari sisi untuk kesehatan, keberlanjutan sosial maupun ekonomi. Tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk keberlanjutan sosial," kata Nurul di Balai Kota, Kamis .Penelitian penyaluran bansos juga dilakukan kepada daerah lain. "Tentu kami mempertanyakan karena memang beberapa program-program dari masing-masing gubernur kan itu kan beragam pelaksanaan bansos tersebut. Secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah covid itu ke arah social sustainate apa.
"Sekali lagi kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya. Karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya. Kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yang di DTKS ada tapi ternyata sudah meninggal. Ada yang di DTKS ada di wilayah A ternyata sudah pindah. Karena tidak ada updating. Tapi lambat laun itu sudah ada perbaikan," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Merapat ke Kantor Anies, Bahas Penyaluran Bansos COVID-19Pimpinan KPK mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat membahas penyaluran bansos selama pandemi COVID-19. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. KPK AniesBaswedan
Baca lebih lajut »
Komisi III Sebut RDP di Gedung KPK Tak Langgar UUDalam UU MD3, DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua KPK Sebut RDP di Gedung Merah Putih Keinginan Komisi III'Kami cuma memfasilitasi saja apa yang diinginkan Komisi III. Mereka meminta rapat dengar pendapat itu di KPK,'
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Diminta DPR Fokus Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya AlamKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut diminta Komisi III DPR RI agar fokus menangani kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA).
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Dewas KPK Izinkan 264 Penyadapan dalam Waktu DekatKetua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan izin 264 penyadapan terkait kasus korupsi akan dikeluarkan dalam hitungan hari.
Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN'Tidak secara khusus, hanya mnyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN,'
Baca lebih lajut »