Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19

Ketua KPK: Jangan Coba-Coba Korupsi Anggaran Covid-19. KPK mengajak peran aktif elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan covid-19 oleh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan semua pihak baik di pusat maupun di daerah agar transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran penanggulangan covid-19. Firli meminta agar semua pihak agar jangan sedikit pun bermain-main dalam penggunaan dana wabah.

Terkait bansos, Firli mengatakan KPK menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk pencitraan dengan membonceng dana bansos dari pemerintah pusat. Menurutnya, perilaku itu jamak terjadi jelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Firli mengatakan potensi penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19 juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran khususnya di wilayah yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak. Menurutnya, sejumlah daerah terindikasi mengajukan anggaran secara tidak wajar.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua KPK ungkap modus anggaran COVID-19 diselewengkan untuk pilkadaBeberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.
Baca lebih lajut »

Ketua KPK Mengingatkan Kepala Daerah Tak Pencitraan Pakai Anggaran Covid-19.Ketua KPK Firli Bahuri banyak mendapat laporan adanya kepala daerah mendompleng anggaran Covid-19 untuk pencitraan diri demi kepentingan politik. anggaranCovid-19
Baca lebih lajut »

Uji Coba Robot Covid-19 dan Tes Swab di Baranangsiang |Republika Online.
Baca lebih lajut »

KPK Bahas Pembagian Bansos Covid-19 di Balai Kota Jakarta |Republika OnlineKPK menyampaikan kebijakan bansos pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama.
Baca lebih lajut »

KPK Soroti Data Realokasi BLT Dana Desa Covid-19 KemendesKPK mempersoalkan Kemendes PDTT tidak memutakhirkan data untuk penerima Dana Desa khusus Covid-19
Baca lebih lajut »