Menurutnya, KPK sebagai lembaga antirasuah yang kredibilitasnya baik di mata masyarakat juga harus berpegang pada komitmennya untuk membawa Tannos ke Indonesia.
KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memulangkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang menjadi tersangka megakorupsi KTP-E. Kehadiran Tannos dalam persidangan dinilai sangat diperlukan untuk mengungkap peran strategisnya dalam kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR periode 2014-2019, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan BUMN.
"Data dan bukti sudah dikantongi KPK, seharusnya KPK bertanggung jawab untuk bisa membawa pulang Tannos. Saya menduga ada pihak yang membantu Tannos karena dia begitu leluasa menjual aset-asetnya di Indonesia," jelasnya. Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan komisi antirasuah menggandeng banyak pihak untuk mengejar dan membawa pulang Tannos ke Indonesia. Paulus kini diduga berada di Singapura. "KPK telah meminta bantuan banyak pihak untuk mencari tersangka di mana pun berada. KPK akan menempuh berbagai cara untuk memulangkan tersangka, apakah berada di Singapura atau di mana pun."
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sukmawati Ingin KPK Diperkuat: Agar Bisa Usut Korupsi Kroni SoehartoSukmawati menyebut harusnya ada aturan yang membuat KPK lebih kuat, sehingga bisa mengusut kasus dugaan korupsi di rezim Presiden RI ke-2, Suharto. SukmawatiSoekarnoputri Soeharto
Baca lebih lajut »
Penerbitan Perppu KPK dan Judicial Review Tidak Bisa Dilakukan Saat IniPenerbitan Perppu KPK dan judicial review oleh beberapa kalangan hanya akan mendatangkan hasil yang prematur. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
KPK Tak Persoalkan Bantahan Rizal DjalilBagi KPK, hal yang lumrah jika seorang tersangka menyangkal keterlibatannya dalam suatu kasus korupsi.
Baca lebih lajut »
5 Hari Jelang Deadline Demo Besar Mahasiswa, Apa Kabar Perppu KPK?Mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan secara besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak membuat jajak pendapat soal penerbitan perppu KPK. Mereka memberikan tenggat waktu hingga Senin, 14 Oktober 2019. PerppuKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
KPK Pertimbangkan PK Putusan Kasasi Terdakwa Korupsi BLBIPimpinan KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi BLBI.
Baca lebih lajut »