Mikael dinyatakan bersalah dalam kasus suap kasus korupsi terkait proyek Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 yang merugikan negara Rp40,93 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Mikael Kambuaya. Terpidana kasus korupsi infrastruktur jalan di lingkungan Pemprov Papua itu akan menjalani masa pidana selama enam tahun di Rumah Tahanan Klas IIA Abepura, Papua.
"Jaksa KPK telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2020/PTDKI tanggal 9 Juli 2020 atas nama terdakwa Mikael Kambuaya dengan cara memasukkan ke Rutan Klas IIA Abepura Papua," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa .
Ia sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2017. Selain dijatuhi pidana enam tahun oleh pengadilan, Mikael juga dijatuhi hukuman denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Perbuatan Mikael dilakukan bersama Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri David Manibui. Mikael dan David terbukti melanggar Pasal 2 ayat jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat KUHP.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Eksekusi Eks Kadis PU PapuaMahkamah Agung (MA) menambah hukuman penjara untuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, dalam upaya hukum banding.
Baca lebih lajut »
KPK Eksekusi Eks Kadis PU Papua ke Rutan AbepuraKPK mengeksekusi eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Mikael Kambuaya ke Rumah Tahanan Klas IIA Abepura.
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Dua Kakak Rita Widyasari dalam Kasus TPPUKomisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Saksi pertama yang dipanggil KPK adalah kakak sulung Rita, Silvi Agustina. KPK KutaiKartanegara bupati
Baca lebih lajut »
Prosedur Pengalihan Status Pegawai KPK Masih Akan DirumuskanKepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi...
Baca lebih lajut »
Pegawai KPK Wajib kuti Upacara KemerdekaanSeluruh pegawai KPK wajib mengikuti upacara penaikan dan penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2020, pegawaiKPK
Baca lebih lajut »
Seluruh Pegawai KPK Wajib Ikut Upacara KemerdekaanSeluruh pegawai KPK diwajibkan mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi serta Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada Senin (17/8/2020).
Baca lebih lajut »