'Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi,' kata Ketua KPK Firli Bahuri. KPK Bansos
"Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi. Dan untuk itu, tentu, karena kita baca ada kerawanan-kerawanan, lebih khusus lagi terkait dengan pelaksanaan bansos, karena ini menjadi hak rakyat, dia harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR, Rabu .Firli kemudian menjelaskan titik kerawanan terkait bansos tersebut.
"Maka KPK dalam rangka ini melakukan tindakan, pertama, KPK telah mengutus satu satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait dengan penggunaan dan penyaluran anggaran COVID-19," imbuhnya.Firli menuturkan KPK terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bansos ini. Dia menekankan, dalam hal bansos, keterbukaan data penerima bansos merupakan salah satu aspek yang penting.
Sebelumnya, KPK telah membuat prosedur tentang pemberian atau penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan penyebaran virus Corona. Mulai dari identitas pemberi, bentuk sumbangan, hingga publikasi penerimaan sumbangan harus dilakukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Awasi Bansos Covid-19 - Editorial - koran.tempo.coMasyarakat harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Baca lebih lajut »
Bansos Diperluas, Giliran Petani Dapat Bansos Rp 600 Ribu |Republika OnlineBansos tunai bagi petani ini akan diberikan dalam kurun waktu tiga bulan.
Baca lebih lajut »
Indef Sarankan Dana Kartu Prakerja Dialihkan untuk BansosIndef menyarankan dana pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) saja.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III Herman Herry Harap KPK Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap KPK dapat berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Sebab nilainya besar Rp 405 triliun.
Baca lebih lajut »
Fraksi-Fraksi di DPR Minta KPK Awasi dan Usut Kartu Prakerja |Republika OnlineAnggota Fraksi PKB mempertanyakan indikator kelulusan kartu prakerja yang tak jelas.
Baca lebih lajut »
Komisi III: KPK Harus Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19 | Republika OnlineAnggaran penangangan Covid-19 oleh Pemerintah mencapai Rp 405 triliun
Baca lebih lajut »