Ada kesalahan Redaksi dalam berita ini. Yudi Latif tidak pernah diwawancara dan menyebutkan seperti apa yang dikutip dalam berita tersebut. Kami mohon maaf kepada Yudi Latif dan pembaca.
Ada kesalahan Redaksi dalam berita ini. Yudi Latif tidak pernah diwawancara dan menyebutkan seperti apa yang dikutip dalam berita tersebut. Demikian koreksi Redaksi mediaindonesia.com.MANTAN Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila , Yudi Latif menilai, revisi UU KPK merupakan upaya evaluasi terhadap kinerja lembaga antirasywah. Selama ini KPK lebih menonjol pada aspek penindakan, sedangkan sisi pencegahan nyaris tidak berjalan.
Selain itu, Yudi melanjutkan pemberantasan korupsi tidak hanya nilai rupiah saja, tetapi juga ada tata kelola pemerintahan dan demokrasi di dalamnya. Tidak melulu, setiap tersangka yang sudah ditangkap kemudian hanya dieksekusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Yudi Latif Sebut Perppu KPK belum UrgenPasalnya, korupsi tidak selamanya dimaknai dengan kebejatan moral, tetapi ada tali-temali desain tata kelola demokrasi Indonesia
Baca lebih lajut »
Yudi Latif Sebut Perppu KPK belum UrgenPasalnya, korupsi tidak selamanya dimaknai dengan kebejatan moral, tetapi ada tali-temali desain tata kelola demokrasi Indonesia
Baca lebih lajut »
Gerindra Ogah Campuri Urusan Jokowi soal Perppu KPKMuzani mengaku belum tahu apakah Gerindra nanti akan mendukung atau tidak kalau Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Novel Baswedan: Perppu KPK Harus KeluarNovel mengatakan Perppu KPK harus dikeluarkan agar KPK bisa bekerja dengan baik. 'Harus keluar (Perppu) kalau tidak keluar gimana kita kegiatan dengan UU seperti itu,' ujar Novel. NovelBaswedan PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Praktisi Hukum Sebut Perppu KPK Janggal dan JR PrematurPraktisi hukum, Alamsyah Hanafiah, menjelaskan presiden tidak bisa menerbitkan Perppu terhadap revisi UU KPK yang hingga saat ini sifatnya masih belum berlaku.
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu Keputusan Jokowi Soal PerppuKPK berharap keputusan Presiden Jokowi terkait perppu akan berpihak pada suara masyarakat umum. PerppuKPK
Baca lebih lajut »