KPK berharap keputusan Presiden Jokowi terkait perppu akan berpihak pada suara masyarakat umum. PerppuKPK
- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menilai banyak pasal dalam Revisi Undang-undang KPK yang melemahkan upaya melawan praktek rasuah.Meski begitu, Febri mengaku pihaknya sebagai lembaga negara akan menjalankan dan taat apabila RUU tersebut diundangkan."Tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan gampang, meskipin kita tidak bisa menghindari risiko kerusakan-kerusakan atau pelemahan yang terjadj," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis .
Mengenai peluang Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang , Febri menyerahkan sepenuhnya kepada kepala negara itu. KPK tidak punya hak untuk berbicara soal Perppu. “Kalau soal Perppu kita serahkan saja pada presiden, karena itukan domain dari presiden,” kata Febri.Lembaga Antirasuah menunggu sikap tegas Jokowi. Apalagi, sejumlah partai politik menolak adanya penerbitan Perppu. Putusan Jokowi diharap berpihak pada suara rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Buya Syafii: Saya Harap Presiden Ambil Keputusan TegasDewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif bicara soal desakan Presiden menelurkan Perppu untuk mencabut UU KPK.
Baca lebih lajut »
ICW Ungkap 10 Poin Terkait Perppu KPK dan JokowiICW mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan...
Baca lebih lajut »
Bung Hatta Anticorruption Award Dukung Jokowi Terbitkan Perpu KPKICW menilai penghargaan tokoh antikorupsi itu layak dicabut bila Jokowi tak menerbitkan Perpu KPK.
Baca lebih lajut »
Jokowi Dinilai Perlu Dengar Pertimbangan KPK Saat Pilih MenteriKetua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati memilih menteri untuk kabinetnya.
Baca lebih lajut »
OTT Disebut Terancam Berhenti Jika Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPKAktivis antikorupsi Emerson Yuntho menyebut operasi tangkap tangan (OTT) akan terganggu jika UU KPK yang baru berlaku. Simak analisisnya di sini:
Baca lebih lajut »