Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kembali mendesak Komisi VI DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Teten menilai, aturan saat ini sudah tidak lagi relevan. Presiden Joko Widodo pun telah mengirimkan Surat Presiden Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR.
Sarmuji membenarkan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian belum bisa dilakukan karena hingga saat ini Pimpinan DPR RI belum memberikan kepastian waktu. 'Kami sudah mengirimkan surat ke pimpinan berupa permintaan penugasan pembahasan RUU Perkoperasian. Karena keinginan kita untuk melakukan pembahasan, kita sampai harus kirim surat ke pimpinan,' Sebagai informasi, RUU perkoperasian ini merupakan hal yang krusial.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-UndangPembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-UndangPemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Poin-poin Penting RUU DKJ Jelang Disahkan Jadi Undang-undangRUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Undang-Undang Batasi Penanganan Pelanggaran TSM di Bawaslu, tapi...Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Kontroversi Undang-Undang Keamanan Nasional yang Disahkan di Hong KongLegislatif Hong Kong meloloskan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial memicu keprihatinan dari berbagai pihak internasional
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah tengah menyelesaikan aturan Turunan Undang-Undang ASN yang mengatur mekanisme anggota TNI-Polri bisa mengisi sejumlah Jabatan Sipil Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN.
Baca lebih lajut »