Pakar Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu TSM di Bawaslu.
– Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, membenarkan bahwa undang-undang membatasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilhan Umum ., Selasa , menanggapi pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman.
“Kalau disimak baik-baik Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar, disebutkan ada asas pemilu, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dilaksanakan lima tahun sekali.” “Mungkin bisa dibuka-buka lagi ya soal pengertian election disputes ya. Election disputes itu bicara soal proses, baik proses itu dilakukan jujur dan adil atau proses yang ada upaya untuk dianggap sebagai kealpaan atau kesalahan manusianya,” bebernya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KUHP baru tak kurangi keberlakuan 'living law'Meski pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per tanggal 2 Januari 2026, kalangan akademikus mulai ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah tengah menyelesaikan aturan Turunan Undang-Undang ASN yang mengatur mekanisme anggota TNI-Polri bisa mengisi sejumlah Jabatan Sipil Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN.
Baca lebih lajut »
Parlemen AS loloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTokParlemen Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTok di negara itu atau memaksa induk perusahaan, ByteDance menjual media ...
Baca lebih lajut »
China Bertekad Menjaga Keamanan Nasional dengan Undang-undang BaruChina akan menerapkan undang-undang (UU) keamanan yang luas pada 2024 untuk menjaga kedaulatannya 'dengan tegas', demikian janji seorang anggota parlemen terkemuka pada pertemuan legislatif penting, Jumat )8/3). Langkah itu diambil ketika pemerintahan Presiden Xi Jinping berupaya menghilangkan...
Baca lebih lajut »
DPR Setujui RUU Daerah Khusus Jakarta untuk Disahkan Menjadi Undang-UndangPemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-UndangPembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
Baca lebih lajut »