Konsultan: Revisi UU IKN perluas opsi pasar hunian di IKN Nusantara

Indonesia Berita Berita

Konsultan: Revisi UU IKN perluas opsi pasar hunian di IKN Nusantara
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 78%

Konsultan Knight Frank Indonesia mengungkapkan revisi Undang-undang IKN yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dapat membuka dan memperluas opsi ...

Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/pri.

Jakarta - Konsultan Knight Frank Indonesia mengungkapkan revisi Undang-undang IKN yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dapat membuka dan memperluas opsi pasar hunian di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

OIKN: Revisi UU IKN peluang penataan permukiman dan perumahan di IKNOIKN: Revisi UU IKN peluang penataan permukiman dan perumahan di IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (RUU perubahan UU IKN) berkaitan dengan ...
Baca lebih lajut »

OIKN: Revisi UU IKN lakukan penataan ruang sesuai dengan kebutuhan IKNOIKN: Revisi UU IKN lakukan penataan ruang sesuai dengan kebutuhan IKNOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (RUU perubahan UU IKN) melakukan ...
Baca lebih lajut »

Ada Tantangan Baru Belum Terakomodir, Pemerintah Nilai Revisi UU IKN Krusial DilakukanAda Tantangan Baru Belum Terakomodir, Pemerintah Nilai Revisi UU IKN Krusial DilakukanKepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai revisi UU IKN atau Undang-Undang Ibu Kota Negara krusial untuk dilakukan
Baca lebih lajut »

HEADLINE: Pembentukan Panja DPR Revisi UU IKN, Apa Urgensinya?HEADLINE: Pembentukan Panja DPR Revisi UU IKN, Apa Urgensinya?Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR pada Senin 21 Agustus 2023.
Baca lebih lajut »

Infografis Sederet Usulan Perubahan dan Poin Revisi UU IKNInfografis Sederet Usulan Perubahan dan Poin Revisi UU IKNKomisi II DPR membentuk Panja Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Panja dibentuk setelah pemerintah memberikan alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca lebih lajut »

DPR-Pemerintah Dalami Revisi UU IKN demi Keberlanjutan PembangunanDPR-Pemerintah Dalami Revisi UU IKN demi Keberlanjutan PembangunanRevisi UU IKN dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 10:43:25