Revisi UU IKN dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif.
"Kalau dihitung secara matematis 30 persen kali 43 hari saja harusnya bisa selesai," kata Doli, Rabu .memang dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, Panja Komisi II nantinya akan membahas penguatan kedudukan kelembagaan dari Otorita IKN.
"Salah satu bentuk ikhtiar itu dimasukkan dalam diktum UU ini, dalam revisian ini, keberlanjutan itu sebuah keniscayaan," ujar Guspardi. Bahkan, dari Fraksi Nasdem, walau sempat abstain malah sejak tahun lalu sudah setuju UU IKN masuk prolegnas. Malah, baru-baru ini Partai Nasdem secara tersirat menyampaikan jika revisi untuk UU IKN memang dibutuhkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Baca lebih lajut »
Kunjungi Nusantara, Komisi II DPR Gali Informasi untuk Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR mengunjungi IKN guna menggali informasi yang akan menjadi bekal untuk membahas revisi UU IKN.
Baca lebih lajut »
Lima Alasan Pemerintah Revisi UU IKNPemerintah mengungkapkan ada lima isu dan tantangan baru yang melatarbelakangi revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Nilai Revisi Payung Hukum IKN Terkait Fleksibilitas InvestasiRifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Revisi UU IKN Bisa Akselerasi Progres Pembangunan NusantaraUsulan revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023) kemarin.
Baca lebih lajut »
Ada Tantangan Baru Belum Terakomodir, Pemerintah Nilai Revisi UU IKN Krusial DilakukanKepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai revisi UU IKN atau Undang-Undang Ibu Kota Negara krusial untuk dilakukan
Baca lebih lajut »