Komisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
RAGAM INFRASTRUKTUR: Kegiatan pembangunan kantor kementerian koordinator hingga istana presiden dan wakil presiden di IKN . - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja terkait revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara . Hal ini disepakati dalam rapat terkait revisi tersebut.
Rapat ini turut dihadiri pihak dari Pemerintah di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN; Kementerian Hukum dan HAM, dan pihak Otorita"Dengan sudah dijelaskan dan diserahkannya rancangan undang-undang ini secara simbolik maka dengan ini juga kita bisa segera langsung membentuk panja," ujar Doli.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR dan Pemerintah Setujui Pembentukan Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja terkait revisi UU IKN. Revisi UU IKN merupakan hal yang krusial guna mengakomodasi sejumlah isu.
Baca lebih lajut »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
Baca lebih lajut »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
Baca lebih lajut »
Revision of the IKN Law, the Future President Cannot Immediately Stop the Development of IKNThe government contains nine main changes in Draft Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. These include strengthening the position of the Authority, facilitating investment, and guaranteeing the continuity of the IKN.
Baca lebih lajut »
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Baca lebih lajut »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Baca lebih lajut »