Buruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemilik otoritas.
Foto: Ilustrasi komunikasi Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keadaan komunikasi pejabat publik hari ini, tak ideal. Itu kalau tak ingin menggunakan frasa: berkeadaan buruk. Ig @katadatacoid, 3 September 2024, memuat ucapan Menteri Komunikasi dan Informatika,"Kami sudah berupaya. Akan kami umumkan pemilik akun Kaskus 'Fufufafa', jika sudah tahu. Yang pasti bukan Gibran Rakabuming Raka.
Lain pula yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Atgas, dalam menyikapi polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sengketa kepengurusan itu, mulai jadi perhatian publik di pekan kedua Bulan September. Lagi pula pernyataan di atas mengabaikan realitas: justru dengan adanya munaslub, dualisme kepemimpinan muncul. Bukan justru selesai."Sebenarnya dan sudah diselesaikan dengan keputusan munaslub". Mana ujung dan pangkalnya tak diperhatikan.
Mengapa komunikasi pejabat publik sering tak memuaskan, bahkan jadi peristiwa yang buruk? Sementara di sisi hadapannya: kebijakan yang baik dapat pudar oleh buruknya komunikasi. Tujuan komunikasi itu: memberi tahu publik, informasi yang terkait kepentingannya. Termasuk mitigasi pasca bencana, juga saat pihak tertentu menyampaikan penyelenggaraan acara tertentu, yang memerlukan perhatian publik.
Adanya bias oleh ilusi otoritas yang melekat di berbagai peristiwa komunikasi publik, diperburuk oleh masifnya produksi dan distribusi informasi termediasi digital. Hari ini, setiap orang dengan mudah dan murah dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi untuk dikonsumsi publik.
Digital Komunikasi Pejabat Publik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Larang Pejabat Cawe-cawe soal Pengadaan BarangMenko Marves Luhut menegaskan larangan bagi pejabat publik untuk cawe-cawe demi menjaga kepercayaan publik.
Baca lebih lajut »
Istana respons soal Kaesang naik pesawat jet: dia bukan pejabat publikKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office Hasan Nasbi merespons soal Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang menggunakan pesawat ...
Baca lebih lajut »
Budi Arie Bela Kaesang Soal Jet Pribadi, IM57+: Posisi Dia Pejabat Publik, Bukan Tim KampanyePraswad menilai pernyataan Budi itu justru mengaburkan substansi perkara hukum terkait dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi
Baca lebih lajut »
MK: Pembentuk UU tidak boleh sering ubah syarat usia pejabat publikMahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah dan terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik, ...
Baca lebih lajut »
Utak-Atik Batas Usia Pejabat Publik Hadirkan Ketidakpastian HukumBATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum
Baca lebih lajut »
Kepercayaan Publik ke Pejabat Sedang Turun, Jarwo Kwat Ingatkan Komeng Jaga AmanahKomeng bakal dilantik jadi anggota DPD RI.
Baca lebih lajut »