Komnas HAM menyoroti upaya penanggulangan virus corona di pemerintahan Jokowi yang belum mengakomodasi kepentingan kaum disabilitas.
"Belum ada kebijakan khusus bagaimana penanggulangan Covid-19 bagi penyandang disabilitas," kata Choirul saat konferensi pers tata kelola penanganan Covid-19 melalui aplikasi berbagi video, Selasa .Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut Status Asimilasi Eks Napi yang Kembali BerulahPemberian asimilasi dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di dalam lapas dan rutan.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Soroti Fenomena Kriminalitas Selama PandemiKomnas HAM menyoroti kriminalitas berulang yang dilakukan narapidana pascapembebasan bersyarat di tengah pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Tokoh Agama Dialog tentang Kesehatan Publik |Republika OnlineKomnas HAM masih menemukan adanya pelaksanaan ibadah di tempat ibadah.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Napi Berulah Diberi Pemberatan Hukuman |Republika OnlineNapi yang dapat asimilasi tapi berulah kembali perlu diberi pemberatan hukuman
Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan: Ada Peningkatan Pengaduan Selama Pandemi |Republika OnlineKomnas Perempuan melihat pengaduan daring meningkat selama pandemi Covid-19
Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan: Perspektif perempuan kurang dalam kebijakan COVID-19Komnas Perempuan: potensi kekerasan terhadap perempuan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jadi konteks sosial yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam penanganan COVIDー19 Corona
Baca lebih lajut »