Anggota Komnas HAM meminta Nadiem Makarim memikirkan kondisi faktual dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19, seperti uang kuliah. KomnasHAM nadiemmakarim COVID19 kuliah
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan laporan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, ihwal uang kuliah tunggal masih dalam proses. Laporan tersebut dibuat oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang. “Kami akan melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Tidak hanya berdampak kepada mahasiswa yang minimal mengeluarkan biaya kuota namun juga orang tua,” tutur Choirul.Disamping itu, Choirul Anam menyayangkan pihak kampus yang diduga melakukan tindakan represif berupa pelayangan surat drop out, skorsing dan surat peringatan atau SP terhadap mahasiswa yang protes terkait penyelenggaraan pendidikan. Ia mengungkapkan Komnas HAM membuka diri terhadap laporan apabila kasus serupa kembali terjadi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Terima Aduan soal Dugaan Pelanggaran HAM NadiemKomnas HAM telah menerima aduan mahasiswa Universitas Negeri Semarang soal dugaan pelanggaran HAM Nadiem Makarim, terkait masalah pembelajaran di masa pandemi.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Unnes Laporkan Nadiem Makarim ke Komnas HAMMahasiswa Universitas Negeri Semarang melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, ke Komnas HAM. mahasiswa nadiemmakarim KomnasHAM
Baca lebih lajut »
Ini 2 Alasan Mahasiswa Unnes Laporkan Nadiem ke Komnas HAMSalah satu alasannya, mahasiswa Unnes melihat Nadiem tidak menanggapi kampus-kampus yang masih meminta uang kuliah penuh di tengah pandemi.
Baca lebih lajut »
Tiga Aktivis Dijemput dengan Alasan Corona, Komnas HAM Duga Ada Kepentingan LainTiga aktivis hak asasi manusia di Kalimantan Timur dijemput aparat yang mengaku menjalankan penanganan perebakan virus corona. Namun Komnas HAM mengisyaratkan adanya kepentingan lain di luar soal kesehatan dalam penjemputan itu.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Duga Penjemputan Aktivis Walhi Tak Terkait CoronaKomnas HAM akan menindaklanjuti penjemputan paksa aktivis Walhi dan dua aktivis lainnya yang diduga tidak terkait penanganan covid-19.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Sebut 3 Kejanggalan Tes Swab Covid-19 Walhi KaltimKomnas HAM menilai ada indikasi tes swab maupun penyemprotan disinfektan di kantor Walhi tidak dilakukan untuk tujuan kesehatan.
Baca lebih lajut »