'Masalah medis ada persoalan, minimnya APD yang dialokasi ke puskemas di Ambon. Ada ketidaksepahaman gugus tugas provinsi dan kota khususnya terkait jumlah pasien,' kata Benediktus Sakrol. KomnasHAM
menggelar pertemuan daring dengan beberapa kepala perwakilannya di tingkat daerah, untuk membahas seputar situasi di masyarakat di tengah wabah Corona . Dalam pertemuan itu, perwakilan dari timur Indonesia melaporkan sederet masalah yang terjadi di wilayahnya.
"Masalah medis ada persoalan, minimnya APD yang dialokasi ke puskemas di Ambon. Ada ketidaksepahaman gugus tugas provinsi dan kota, khususnya terkait jumlah pasien," kata Ketua Komnas HAM Maluku Benediktus SakrBenediktus menilai koordinasi antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayahnya dengan petugas di lokasi karantina kurang.
"Kurang koordinasi Gugus Tugas dan tugas karantina menimbulkan persoalan. Beberapa warga yang ada di lokasi karantina mendemo dan keluar dari karantina. Alasannya, pemberian makanan tidak tepat waktu dan molor waktu. Ini jadi persoalan sensitif," ujar Benediktus. Dia juga berpendapat, masih minimnya sosialisasi terkait Corona kepada masyarakat Maluku karena muncul stigma negatif terhadap orang dalam pemantauan .
"Minimnya sosialisasi ke masyarakat soal karantina dan ODP, munculnya stigmatisasi dan perlakuan ODP yang akan dikarantinakan. Kemarin ada satu kasus, pemerintah menetapkan satu sekolah untuk menjadi tempat karantina, dan warga menolak karena takut dan stigma," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM: Papua butuh perhatian khusus penanganan wabah COVID-19'Yang tidak kalah penting menurut saya memberikan perhatian khusus, tidak bisa diperlakukan sama satu daerah dengan daerah lain,' kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Napi Berulah Diberi Pemberatan Hukuman |Republika OnlineNapi yang dapat asimilasi tapi berulah kembali perlu diberi pemberatan hukuman
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Tokoh Agama Dialog tentang Kesehatan Publik |Republika OnlineKomnas HAM masih menemukan adanya pelaksanaan ibadah di tempat ibadah.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Soroti Fenomena Kriminalitas Selama PandemiKomnas HAM menyoroti kriminalitas berulang yang dilakukan narapidana pascapembebasan bersyarat di tengah pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut Status Asimilasi Eks Napi yang Kembali BerulahPemberian asimilasi dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di dalam lapas dan rutan.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Penanganan Corona Belum Jangkau Kaum DisabilitasKomnas HAM menyoroti upaya penanggulangan virus corona di pemerintahan Jokowi yang belum mengakomodasi kepentingan kaum disabilitas.
Baca lebih lajut »