Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mencegah impunitas pelaku pelanggaran HAM dan segera menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM Sabtu (1/4/2023).
Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah untuk mencegah impunitas pelaku pelanggaran HAM, baik pada masa lalu maupun yang tengah diproses saat ini.
Ia meminta pemerintah untuk memberikan dukungan dan memperkuat peran penyidikan atas kasus-kasus pelanggaran HAM. "Untuk menyelidiki dan menyelenggarakan persidangan yang adil, kredibel, independen dan transparan atas pelanggaran HAM yang berat di masa lalu," jelasnya. Pendekatan kebijakan yang komperhensif itu, kata Atnike, akan mendorong terlaksananya perlindungan pembela HAM.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dorong Pemajuan HAM, Komnas HAM Desak Pembangunan Nasional Berperspektif HAMPemerintah tak menerima seluruh rekomendasi bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya penghapusan hukuman mati. Namun, komitmen pembangunan negara tetap perlu didorong agar berperspektif HAM. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Desakan Komnas HAM Agar Pemerintah RI Cegah Impunitas Pelaku Pelanggaran HAMUntuk memperkuat peran itu, Komnas HAM mendesak agar pemerintah segera menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai terhadap Kejaksaan Agung.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia'Komnas HAM juga memberi apresiasi atas komitmen pemerintah RI untuk menerima 205 rekomendasi tersebut dalam upaya mendorong ratifikasi konvensi HAM'
Baca lebih lajut »
Selembar Roti Tawar Bisa Mengandung Garam Lebih Banyak daripada Kentang Goreng McD |Republika OnlineAction on Salt desak Pemerintah Inggris wajibkan perusahaan makanan kurangi garam.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Segera Selidiki WNI Korban TPPO Online Scam di MyanmarPelaku tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan di Myanmar, menggunakan modus lowongan kerja dengan gaji menggiurkan untuk menjerat 20 WNI yang jadi korbannya.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut PemiluKomnas HAM memetakan sembilan kelompok rentan yang berpotensi tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.
Baca lebih lajut »