Untuk memperkuat peran itu, Komnas HAM mendesak agar pemerintah segera menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai terhadap Kejaksaan Agung.
"Untuk menyelidiki dan menyelenggarakan persidangan yang adil, kredibel, independen dan transparan atas pelanggaran HAM yang berat di masa lalu," imbuh Atnike.Di sisi lain, Atnike juga menyoroti komitmen pemerintah yang akan mengadopsi peraturan perundang-undangan dan penerapan kebijakan yang komperhensif untuk perlindungan Pembela HAM.
"Termasuk pembela lingkungan, aktivis dan jurnalis; dan mengadopsi kerangka hukum dan kebijakan komprehensif yang menyediakan mekanisme perlindungan preventif bagi pembela HAM," imbuh dia.Sebagai informasi, Pada 9 November 2022, catatan hak asasi manusia Indonesia ditinjau untuk keempat kalinya selama sesi ke-41 UPR. Indonesia menerima 269 rekomendasi dari 108 negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dorong Pemajuan HAM, Komnas HAM Desak Pembangunan Nasional Berperspektif HAMPemerintah tak menerima seluruh rekomendasi bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, salah satunya penghapusan hukuman mati. Namun, komitmen pembangunan negara tetap perlu didorong agar berperspektif HAM. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia'Komnas HAM juga memberi apresiasi atas komitmen pemerintah RI untuk menerima 205 rekomendasi tersebut dalam upaya mendorong ratifikasi konvensi HAM'
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Segera Selidiki WNI Korban TPPO Online Scam di MyanmarPelaku tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan di Myanmar, menggunakan modus lowongan kerja dengan gaji menggiurkan untuk menjerat 20 WNI yang jadi korbannya.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut PemiluKomnas HAM memetakan sembilan kelompok rentan yang berpotensi tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Dirjen HAM Minta Napi Berani Laporkan Pelanggaran HAM di Lapas |Republika OnlineNapi menjadi alat kontrol pemberlakuan prinsip HAM di Lapas.
Baca lebih lajut »
MA Segera Surati KY Untuk Kembali Lakukan Seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAMMA akan segera menyurati KY untuk kembali melakukan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM.
Baca lebih lajut »