Komisi XI DPR RI Setujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OJK 2022 Sindonews BukanBeritaBiasa .
Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen melanjutkan kebijakan penguatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan menyikapi cepatnya perkembangan digitalisasi. - Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen melanjutkan kebijakan penguatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan menyikapi cepatnya perkembangan digitalisasi dalam produk dan jasa keuangan.
PUJK dalam product life cycle harus memperhatikan treat consumer fairly, memastikan bahwa setiap produk dan jasa keuangan terdapat manfaat, biaya dan risiko yang harus dipahami oleh masyarakat. Selain itu, OJK juga terus meningkatkan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang telah terintegrasi agar masyarakat dapat memanfaatkan saluran hukum yang mudah, obyektif dan cepat, ketika terjadi permasalahan dengan PUJK.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda dan memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh lembaga atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari OJK dan menggunakan saluran komunikasi untuk memeriksa legalitas produk dan PUJK melalui berbagai kanal informasi OJK, seperti Kontak OJK 157 atau WA 081157157157.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi XI DPR Setujui Anggaran OJK Tahun 2022 Senilai Rp 6,32 Triliun |Republika OnlineAnggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk kegiatan operasional Rp 521,8 juta
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Setujui Anggaran OJK pada 2022 Rp 6,32 TriliunKomisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 6,32 triliun dalam Rapat Kerja bersama OJK di Jakarta, Senin, 13 Desember 2021. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Dorong Kemendag Konsisten Terapkan HET Minyak Goreng
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Dorong Kemendag Konsisten Terapkan HET Minyak GorengKomisi VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk konsisten menerapkan kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Komitmen untuk Terus Perkuat BNPBYandri mengatakan, BNPB harus terus diperkuat baik dari kebijakan maupun anggaran dalam penanganan bencana alam.
Baca lebih lajut »