Komisi VI DPR Dorong Kemendag Konsisten Terapkan HET Minyak Goreng

KOMISI VI DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk konsisten menerapkan kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi minyak goreng.

Mengingat kebutuhan masyarakat akan komoditas minyak goreng yang terus meningkat menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 .

Raker tersebut membahas Rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional , Rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea , Rencana Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN serta Pembahasan Kenaikan Komoditas yang Berpengaruh Terhadap Inflasi, Distribusi Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru.

Pihaknya juga sepakat terkait persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah republic Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pengesahan akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi VIII DPR Komitmen untuk Terus Perkuat BNPBYandri mengatakan, BNPB harus terus diperkuat baik dari kebijakan maupun anggaran dalam penanganan bencana alam.
Baca lebih lajut »

Komisi XI DPR Setujui Anggaran OJK Tahun 2022 Senilai Rp 6,32 Triliun |Republika OnlineAnggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk kegiatan operasional Rp 521,8 juta
Baca lebih lajut »

Komisi XI DPR Setujui Anggaran OJK pada 2022 Rp 6,32 TriliunKomisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 6,32 triliun dalam Rapat Kerja bersama OJK di Jakarta, Senin, 13 Desember 2021. TempoBisnis
Baca lebih lajut »

Komnas Sebut Belum Diajak Pemerintah Bahas RUU Komisi Kebenaran dan RekonsiliasiAmiruddin mengaku pihaknya belum diajak duduk bersama soal penyempurnaan naskah akademik Rancangan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
Baca lebih lajut »

Junta Myanmar Bakar 11 Warga, Komisi HAM PBB: Kekerasan Sudah MengkhawatirkanKomisi HAM PBB menilai pelanggaran berat HAM baru-baru ini di Myanmar merupakan 'eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan'.
Baca lebih lajut »

Komisi III Salurkan 765 Paket Bantuan Untuk Korban Erupsi Semeru
Baca lebih lajut »