Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat kunjungan kerja ke Balai Sentra Tumo Tou Manado, Sulawesi Utara (Sulut) berharap data keluarga penerima bantuan ...
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat kunjungan kerja ke Balai Sentra Tumo Tou Manado, Sulawesi Utara berharap data keluarga penerima bantuan sosial 'clear'. ANTARA/Karel A Polakitan.Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat kunjungan kerja ke Balai Sentra Tumo Tou Manado, Sulawesi Utara berharap data keluarga penerima bantuan sosial harus 'clear'.
"Kementerian Sosial tahun ini mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp77 triliun lebih, sebenarnya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2024 sebesar Rp78 triliun," kata Ashabul di Manado, Selasa.Politisi PAN tersebut menjelaskan, dari Rp77 triliun ini sebesar Rp75,9 triliun atau hampir Rp76 triliun itu peruntukannya adalah bantuan sosial."Penerima bantuan sosial ini terdiri dari sebanyak 10 juta penerima PKH KPM, kemudian sebanyak 18,8 juta penerima bantuan sembako.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR RI serap aspirasi penanganan lansia di BogorJajaran Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi mengenai penanganan masyarakat lanjut usia atau lansia melalui agenda kunjungan kerja spesifik di Kabupaten ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR paparkan catatan saat sidak tenda jamaahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaparkan beberapa catatan saat melakukan inspeksi dadakan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Makkah, ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Korban Judi Online Tak Bisa Langsung Dapat BansosWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI dukung Perda Haji di Sulawesi UtaraKomisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) haji di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terkait biaya lokal ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI Ungkap Alasan Ajukan Hak Angket Pelaksanaan Haji 2024Selly meyakini, semua temuan dari permasalahan di Tanah Suci adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, melindungi warga negara atau jamaah haji Indonesia.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi OnlineBerita Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi Online terbaru hari ini 2024-06-26 14:11:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »