Selly meyakini, semua temuan dari permasalahan di Tanah Suci adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, melindungi warga negara atau jamaah haji Indonesia.
Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mengungkap alasan yang menjadi dasar, pihaknya menggunakan hak angket haji tahun 2024. Dia mencatat ada tiga hal krusial mengapa pansus terbentuk.
'Sehingga keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriyah bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panjang antara komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ,” kata Selly di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa .
“Tambahan kuota haji terkesan hanya menjadi kebanggaan namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar,” tegas Selly. 'Ketiga, layanan Armurzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna yaitu over capacity baik tenda maupun mandi cuci kakus padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan catering dan transportasi,” kritik Selly.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi VIII DPR Harapkan Jemaah Haji Indonesia Dapat Melaksanakan Ibadah dengan BaikKETUA Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang juga sebagai Anggota Timwas Haji DPR RI menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah haji Indonesia
Baca lebih lajut »
Waka Komisi VIII: Sejumlah komisi ikut perkuat pengawasan haji 2024Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan sejumlah komisi di DPR juga berperan dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI serap aspirasi penanganan lansia di BogorJajaran Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi mengenai penanganan masyarakat lanjut usia atau lansia melalui agenda kunjungan kerja spesifik di Kabupaten ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR paparkan catatan saat sidak tenda jamaahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaparkan beberapa catatan saat melakukan inspeksi dadakan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Makkah, ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Korban Judi Online Tak Bisa Langsung Dapat BansosWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Antisipasi Potensi Masalah Selama Puncak HajiAshabul menekankan proses Armuzna Arafah Muzdalifah dan Mina merupakan puncak haji yang harus dikerjakan secara kolaboratif
Baca lebih lajut »