Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) haji di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terkait biaya lokal ...
Kepala Kanwil Kemenag Sulut H. Sarbin Sehe saat menghadiri dialog dengan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di IAIN Manado, Selasa . ANTARA/HO-Kemenag.
Manado - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung pembentukan Peraturan Daerah haji di Provinsi Sulawesi Utara , terkait biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji. Dia mengatakan pihaknya memberi apresiasi atas langkah strategis yang diambil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut Sarbin Sehe dalam semangat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi, dengan DPRD serta Gubernur Sulut.
Sarbin menjelaskan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang biaya lokal haji di Sulut sudah disiapkan dan sudah diterima oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan dibahas oleh DPRD bersama Pemprov Sulut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Korban Judi Online Tak Bisa Langsung Dapat BansosWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR paparkan catatan saat sidak tenda jamaahWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaparkan beberapa catatan saat melakukan inspeksi dadakan ke tenda jamaah haji Indonesia di Mina, Makkah, ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI serap aspirasi penanganan lansia di BogorJajaran Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi mengenai penanganan masyarakat lanjut usia atau lansia melalui agenda kunjungan kerja spesifik di Kabupaten ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI Ungkap Alasan Ajukan Hak Angket Pelaksanaan Haji 2024Selly meyakini, semua temuan dari permasalahan di Tanah Suci adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, melindungi warga negara atau jamaah haji Indonesia.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR minta PPATK ungkap anggota DPR main judi onlineKomisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi OnlineBerita Komisi III DPR Minta PPATK Ungkap Anggota DPR Main Judi Online terbaru hari ini 2024-06-26 14:11:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »